Pemerintah sangat berharap rencana pengaturan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secepatnya bisa terealisasi. Bahkan pemerintah secara bertahap benar-benar akan menghapus Premium.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengharapkan program itu segera terealisasi, namun harus menunggu kesepakatan Menteri Energi dengan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat.
"Jika pembatasan BBM tidak segera diterapkan, maka akan membahayakan finansial (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Agus di Jakarta, Kamis 28 April 2011.
Agus menegaskan, Kementerian Keuangan tetap menggunakan dua prinsip. Petama, bensin bersubsidi secara bertahap akan dihapus, dan kedua, pemerintah tak akan mensubsidi bensin beroktan tinggi, seperti Pertamax. "Premium akan dihapus dari subsidinya, lalu berlahan dihapus produknya," katanya.Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengharapkan program itu segera terealisasi, namun harus menunggu kesepakatan Menteri Energi dengan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat.
"Jika pembatasan BBM tidak segera diterapkan, maka akan membahayakan finansial (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Agus di Jakarta, Kamis 28 April 2011.
Menkeu meminta masyarakat berkaca pada China. Dia menjelaskan, China pada Februari menaikkan harga minyak dan pada April menaikkan lagi. Ini merupakan dampak tingginya harga minyak dunia.
Mengenai ketidaksiapan masyarakat, Menkeu mengatakan, nantinya ada forum yang membahas harga minyak ini. "Kalau tidak dilakukan (penghapusan/pengurangan subsidi Premium), tidak ada penghematan," kata Agus. Padahal pemerintah tahun ini hanya mematok konsumsi BBM sebesar 38,6 juta kilo liter pada APBN 2011.
Sementara itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti dampak kenaikan harga pangan dan energi dunia yang berimplikasi menyeret puluhan juta penduduk dunia dalam garis kemiskinan. Karena itu, Presiden mengajak masyarakat melakukan penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
Presiden SBY mengatakan, ancaman kenaikan harga pangan dan energi tersebut tidak kalah penting dengan ancaman terorisme. "Dampaknya dirasakan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin," kata Presiden pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2011, di Jakarta, Kamis 28 April 2011.
Menurut Presiden, Bank Dunia menyatakan bahwa puluhan juta masyarakat dunia telah masuk kategori masyarakat miskin, karena kenaikan harga pangan. Indonesia yang aktif dalam beberapa organisasi internasional pun, menurut SBY, tidak banyak menyelesaikan masalah.
Pada kenyataannya, masyarakat dunia tidak selalu memberi solusi efektif pada masalah ini.
"Melihat realitas yang tidak dapat diselesaikan, sambil menjalin kerja sama dengan global, mari lakukan sesuatu seraya membantu saudara kita yang masih miskin," kata SBY.
Presiden menekankan tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, gigih meningkatkan produksi pangan dan mengatur distribusi agar barang bisa menyebar dengan baik.
Kedua, terus melakukan stabilisasi harga, utamanya harga pangan nasional. Meskipun harga merupakan bagian dari dinamika ekonomi.
Tidak semua dapat dikontrol pemerintah. Sebab, sejak merdeka, ekonomi Indonesia sudah terintegrasi dengan global. "Ada mekanisme pasar dan hukum-hukum yang berlaku," katanya.
Presiden SBY menegaskan, dunia usaha diharapkan bisa berbagi agar dapat memecahkan masalah ini, sehingga dampak kenaikan harga pangan dapat diminimalisasi.
Ketiga, masalah BBM. Presiden mengkritisi harga minyak mentah yang meningkat tajam, sehingga turut meningkatkan subsidi BBM dan listrik. "Kalau semakin besar akan mengganggu makro ekonomi," ujar Presiden.
"Saya minta pemimpin di daerah upayakan penghematan listrik dan BBM. Kalau perlu dengan mengeluarkan peraturan, agar konsumsi listrik dan BBM dapat ditekan."
Wakil Presiden Boediono mengimbau tiap lembaga pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk mematikan lampu yang tidak diperlukan.
Menurut Boediono langkah yang paling mudah dilakukan untuk menghemat energi dan listrik adalah dengan menghemat penggunaan listrik di kantor.
"Langkah-langkah praktis konkret di masing-masing daerah agar bisa hemat listrik yang paling jelas itu penggunaan listrik di kantor-kanot kita sendiri, kalau malam ya dimatikan," ungkap Boediono di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2011, di Hotel Bidakara, Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/4).
Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa yang mengungkapkan sistem tersebut harus diperketat lagi. Pasalnya, dalam sistem yang lalu hanya terdapat sekali pelaporan.
"Nanti masing-masing melaporkan setiap akhir bulan berapa penggunaannya penghematanya, memang kadang-kadang kita lali (lupa), keluar lampau tidak dimatikan," jelas Hatta di kesempatan yang sama.
Selain itu, jelas Hatta dia juga akan meminta kepada kepada pemerintah daerah untuk melakukan penghematan. "Kita meminta adanya peran daripada gubernur untuk misalkan mal mal, bagaimana melakukan penghematan," tambah Hatta
0 komentar:
Posting Komentar